KOMISI IX DPR DUKUNG ASKES JADI PENYELENGGARA JAMKESMAS

03-02-2010 / KOMISI IX

 

Komisi IX DPR mendukung  upaya PT. Askes (Persero)  menjadi penyelenggara program Jaminan  Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehingga Kementerian Kesehatan hanya berperan sebagai regulator tidak merangkap sebagai operator.

Dukungan ini disampaikan Soenartoyo Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Dirut PT. Askes (Persero) I Gede Subawa  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX  Ahmad Nizar Shihab  di Gedung Nusantara I, Rabu (3/2)

Disampaikan Sunartoyo, bahwa menurut  Menkes saat Raker dengan Komisi IX Jamkesmas adalah peralihan dari program Askeskin, pengalihan itu dilakukan karena evaluasi dari Kementerian Kesehatan  bahwa terjadi devisit dari ketersediaan dari dana yang cukup, sehingga Askes hanya diberi peran pengelolaan manajemen kepersertaan saja. Sementara klaim dan sebagainya oleh Kementerian Kesehatan.

Jika  ada keinginan dari PT. Askes  tahun 2010 untuk mengelola kembali,  “Komisi IX siap mendukung  keinginan PT Askes untuk mengelola Jamkesmas mulai tahun 2010”, kata Sunartoyo.

Sunartoyo mengharapkan PT Askes dapat memberikan pelayanan yang lebih baik daripada  yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama ini.   

                Sependapat dengan Sunartoyo, Sri Rahayu Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP menyatakan Kementerian Kesehatan jangan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, seharusnya  hanya sebagai penentu kebijakan . Sehingga masalah keuangan diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kalau sudah terbentuk.  Selama  ini  BPJS hanya melaksanakan sebagai administrasi saja.

“Kami  yakin jika  dikelola oleh badan tersendiri, pemerintah juga mengontrolnya gampang dan mengevaluasinya  mudah” terang Sri Rahayu.

 Hal yang sama disampaikan  Anggota Komisi IX dari Fraksi Demokrat Dinajani H. Mahdi. Menurutnya selama ini Kementerian Kesehatan dalam Jamkesmas merupakan regulator sekaligus operator.   “Kekuatan yang begitu besar dari Kementerian Kesehatan  sebagai regulator dan operator dimungkinkan bisa terjadi penyimpangan”, kata Dina.

                Dina  juga memberikan dukungan dan mengharapkan kepada PT. Askes agar siap dan mampu melaksanakan  asuransi kesehatan sosial  ini. (sc)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...